“Karena kepala SPPG juga punya kepedulian yang tinggi akan kecukupan gizi generasi penerus bangsa”
Sepekan lalu, tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba BGN mengimpor 21.800 unit motor listrik senilai lebih dari 1.2 triliun untuk operasional kepala SPPG. Berita itu diketahui setelah muncul beberapa unggahan video di media sosial yang menampakkan sejumlah truk kontainer yang mengangkut ratusan motor berlogo BGN, juga beberapa gudang yang menyimpan ribuan motor listrik serupa.
Kedatangan motor listrik yang menurut penelusuran netizen diimpor dari Kanada tapi bikinan China itu sontak menuai reaksi keras dari masyarakat. Begitu viral, kepala BGN, Pak Dadan Hindayana gercep mengonfirmasi bahwa pembelian motor listrik itu sudah masuk dalam APBN tahun 2025, sekaligus mengklarifikasi bahwa motor itu bukan impor, tapi justru produk lokal dari Citeureup Bogor?
Terlepas dari pro kontra yang muncul, saya pribadi menilai bahwa pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk kepala SPPG itu justru harus didukung. Berdasarkan pengamatan saya, setidaknya saya punya empat alasan untuk mendukung pembelian motor listrik tersebut. Berikut alasannya:
1. Mendorong Mobilitas Kinerja
Sebenarnya, tugas utama kepala SPPG adalah mengelola dapur, mengatur produksi, dan mengawasi distribusi, alias lebih banyak di meja kerja. Nah, karena sudah dikasih motor listrik, maka malu dong kalo kepala SPPG nggak memanfaatkannya untuk blusukan ke sekolah-sekolah sasaran guna memastikan distribusi gizi dalam ompreng MBG berjalan dengan baik.
Karena kepala SPPG juga punya kepedulian yang tinggi akan kecukupan gizi generasi penerus bangsa, bukan tidak mungkin motor tersebut akan dipakai pula untuk mendaki gunung, melewati lembah, dan menjelajahi hutan belantara seperti murid kuil Shaolin. Misalnya untuk mencari ginseng berumur ratusan tahun atau jamur langka untuk mengobati dan memulihkan kondisi para siswa korban keracunan MBG. Bukankah ini tugas yang sangat mulia dan aduhai, wahai Ki Sanak?
2. Sebagai Proyek Percontohan Nasional
Salah satu indikator keberhasilan program kementerian atau lembaga negara adalah mampu menyerap APBN seoptimal mungkin. Serapan anggaran yang rendah menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak mampu mengeksekusi program kerjanya dengan baik.
Harga motor 42 juta per unit, tablet 17 juta, laptop 27 juta, dan kaos kaki 100 ribu sepasang, dan belakangan 4 triliun untuk beli peralatan dapur pada 15 SPPG di Jogja adalah contoh nyata prestasi penyerapan anggaran yang sangat membanggakan dan perlu diapresiasi.
Nah, BGN telah memberi contoh bagaimana strategi memanfaatkan duit negara secara cerdas. Kalaupun ternyata pengajuan anggaran untuk membeli motor listrik sebelumnya telah ditolak oleh menteri keuangan atau penggunaannya kurang tepat sasaran, tinggal bilang saja bahwa semua sudah terlanjur dibelanjakan.
Bagaimana jika terjadi defisit APBN? Ah, jangan kuatir. “Pokoknya ada!”
3. Memoles Citra Institusi
Keberadaan motor listrik baru tentu dapat menjadi cara strategis untuk memoles citra institusi agar tampak modern, adaptif, dan lekat dengan transformasi zaman. Bayangkan saja ketika kepala SPPG meluncur dengan motor listrik yang senyap dan futuristik, memakai helm bergaya minimalis, lalu berhenti sejenak di depan kantor desa sambil menyapa warga.
Belum lagi jika adegan blusukan naik turun gunung dibuat video dan diunggah ke medsos dengan narasi inspiratif tentang pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan. Dalam hitungan menit, saya yakin konten tersebut akan beredar luas, menuai komentar positif, bahkan berpeluang masuk FYP di semua platform media sosial.
4. Membuka Lapangan Kerja Baru
Namanya kendaraan elektronik tidak menutup kemungkinan adanya risiko kerusakan. Hal itu tentu membutuhkan bengkel dan tenaga service yang mumpuni. Namun, para pengamat otomotif menyoroti bahwa hanya ada segelintir bengkel resmi yang benar-benar siap menangani puluhan ribu unit motor listrik apabila terjadi kendala teknis, mulai dari kerusakan baterai hingga gangguan sistem elektronik.
Keterbatasan ini tentu berpotensi menimbulkan antrean panjang, waktu tunggu yang tidak pasti, hingga kebingungan pengguna motor listrik di lapangan. Bayangkan saja, sebuah motor mogok di tengah perjalanan dinas, lalu harus “dirujuk” ke bengkel resmi yang jaraknya puluhan kilometer. Betapa merepotkan dan mengganggu kelancaran kerja kepala SPPG.
Namun, di balik potensi masalah tersebut, peluang usaha justru akan tumbuh subur. Bengkel-bengkel tidak resmi akan bermunculan dengan kreativitas khas lokal. Mulai dari teknisi yang belajar otodidak lewat Youtube, hingga inovasi alat-alat sederhana yang dimodifikasi agar bisa menangani teknologi yang sebenarnya belum sepenuhnya mereka kuasai.
Tidak menutup kemungkinan, kita akan menemukan bengkel dengan papan nama: BENGKEL OPTIMIS, dengan motto: “Yang penting berani mencoba, gagal servis urusan belakangan”.
Nah, itulah hasil pengamatan saya mengapa pengadaan motor listrik wajib didukung. Mudah-mudahan tidak dianggap sebagai inflasi pengamat. Hokyaa!!! [Red/DD]
Muhammad Makhdum, pengamat segala keresahan masyarakat.