“Mengisi kemerdekaan ini harus seimbang, salah satunya adalah mengurangi kesenjangan antarwilayah.”
Indonesia, baru saja merayakan kemerdekaannya ke-77 tahun. Mulai dari ujung pelosok negeri sampai Istana Negara, semua larut dalam perayaan tahunan itu. Namun, apakah semuanya itu merayakan dengan penuh penghayatan dan keikhlasan? Ah, itu lain soal.
Di tengah hegemoni globalisasi yang semakin individualistis ini, kesadaran berbangsa–setidaknya diukur dari kesadaran untuk ikut upacara perayaan—kian memudar. Mudah saja cara mengukurnya, apakah masyarakat akan hadir dengan suka rela dalam upacara itu? Jangan jauh-jauh, tanyakan saja pada diri Anda sendiri.
Sependek pengetahuan saya, peserta upacara di semua tingkat itu, sedikit sekali–nyaris tidak ada–barisan masyarakat sukarela. Umumnya adalah barisan siswa, pegawai pemerintah, TNI/Polri. Saya sendiri, secara berturut-turut hadir ketika berstatus siswa, itupun kalau ditunjuk. Setelah itu, lima tahun berturut-turut saya menjadi pembaca teks proklamasi di tingkat kecamatan. Sudah beberapa tahun saya tidak menghadiri upacara, entah sebagai petugas maupun sebagai peserta.
Kebanyakan, upacara dan perayaan itu ada campur tangan pemerintah, baik melalui APBN/APBD, maupun melalui saweran, yang jelas upacara maupun perayaan itu sedikit sekali muncul dari kesadaran nasionalisme rakyatnya.
Secara lebih dalam, kita perlu juga menanyakan ini: Apa pentingnya upacara? Apa pentingnya merayakan kemerdekaan itu? Apa pentingnya ber-Indonesia? Suatu waktu, entah itu sambil makan, sambil rebahan di tempat tidur atau saat merenung di bilik kakus.
Tentu, kita semua memiliki ukuran yang berbeda dalam memaknai perayaan kemerdekaan ini. Kalea, anak sulung saya sangat antusias saat sekolahnya mengumumkan akan ada perlombaan. Dia juga sudah mulai menyanyikan beberapa bait lagu yang bernuansa kemerdekaan. “Nasionalisme” Kalea berujung di lomba makan kerupuk dan lari kelereng.
Tidak mengapa, dengan adanya perayaan itu, setidaknya mengingatkan Kalea dan teman seusianya tentang kemerdekaan.
Lalu, apa pentingnya perayaan itu? Pada suatu waktu, dua puluhan tahun yang lalu, begitu besar nilainya. Saat itu, Aceh masih konflik bersenjata. Hampir setiap sudut ada pos serdadu. Ada dua tanggal perayaan yang sangat penting sekaligus menakutkan bagi sebagian orang Aceh.
Perayaan pertama adalah 4 Desember, Dr. M. Hasan Tiro dan kawan-kawan mendeklarasikan Aceh Merdeka, pada tahun 1976. Pada tanggal ini, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memperingati hari ulang tahun yang sering disebut Milad.
Milad ini pada suatu waktu pernah mencapai puncak euforianya yang melibatkan masyarakat luas. Namun, seketika menjadi malapetaka di saat eskalasi konflik bersenjata meningkat. Serdadu pemerintah tidak memberikan ampun pada siapa saja yang terlibat dalam upacara ini.
Jadilah menjelang 4 Desember situasi mencekam. Masyarakat sipil selalu waspada, seraya menunggu kabar, siapa lagi yang menjadi korban dari peringatan itu.
Peringatan berikutnya seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Walaupun di bawah todongan senjata, perayaan hari kemerdekaan ini menjadi pelipur lara bagi masyarakat. Bayangkan, di dalam situasi yang tidak menentu, ruang gerak yang sangat terbatas, desingan mesiu, betapa pentingnya hiburan yang ada di sela upacara itu.
***
Sementara itu, ada yang berbeda dari perayaan hari kemerdekaan di Istana negara tahun ini. Kali ini, panitia mengundang “artis” cilik. Farel, yang sehari-harinya mengamen itu mampu membuat para menteri, undangan, bahkan Presiden Jokowi ikut bergoyang. Saya pun, yang menyaksikan dari layar kaca ikut menikmatinya, terutama musiknya, lalu lengkingan suaranya. Padahal, saya tidak mengerti liriknya yang berbahasa Jawa itu.
Seperti biasa, setelah itu ada berbagai tanggapan muncul. Masing-masing memiliki sudut pandang, ada yang setuju ada juga yang menggugat: Indonesia–sebagaimana disampaikan Bung Karno pada saat berpidato dihadapan sidang BPUPK pada 1 Juni 1945–merupakan negara “semua untuk semua”, bukan hanya satu golongan saja.
Semua, dalam diksi yang digunakan Bung Karno ini mencakup seluruh masyarakat yang majemuk ini. Yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, etnis, dan segala macamnya. Indonesia itu ada justru karena keberadaan yang berbeda itu.
Indonesia ini memang unik, di tempat lain, satu suku mendirikan beberapa negara. Justru sebaliknya, di Indonesia, satu negara digendong oleh banyak sekali suku. Oleh karena itu, tidak boleh ada penyeragaman. Tidak boleh ada dominasi satu suku di atas suku lainnya. Penyeragaman justru menjadi ancaman terhadap eksistensi Indonesia.
Berangkat dari sebuah kenyataan, bahwa Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, mengisi kemerdekaan ini harus seimbang, salah satunya adalah mengurangi kesenjangan antarwilayah. Apa yang terjadi di Aceh dan Papua misalnya, salah satu penyebabnya adalah ketimpangan. Padahal salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk menciptakan rakyat yang sejahtera.
Seluruh wilayah di Indonesia harus mendapat perhatian yang sama dari pemerintah. Semua wilayah harus masuk ke dalam rencana pembangunan, semua wilayah harus masuk dalam skema APBN.
Jika ini terjadi, saya kira Indonesia tetap akan ada, tidak kehilangan makna urgensitasnya. Jangan ada perbedaan struktural. Biarkanlah kita berbeda secara kultural. Maknailah apa yang disampaikan oleh Bung Karno ini dalam Otobiografinya yang berjudul “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat.”
“Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan terang itu. Indonesia adalah mega putih yang bergerak pelan itu. Laut yang menderu memukul-mukul ke pantai sewaktu senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergolak dalam gemuruhnya gelombang samudera. Bila kudengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia. Bila ku menghirup untaian bunga, aku menghirup Indonesia. Inilah arti tanah air bagiku.”
Bung Karno
Alja Yusnadi, sedang menyelesaikan Studi Doktoral di Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian IPB University.
[red/rien]