“Raya meninggal bukan hanya karena miskin, tapi juga karena negara gagal mengakui keberadaan keluarganya.“
Raya bukan nama asing. Ia bisa jadi anak tetangga, bocah yang kita lihat berlarian di jalan kampung, atau bahkan anak kita sendiri. Bedanya, tubuh kecil Raya tidak sempat tumbuh kuat. Ia meregang nyawa karena kemiskinan dan cacingan yang merenggut kesehatannya. Ironis, di negeri yang katanya subur makmur, seorang anak meninggal bukan karena perang, bukan karena bencana, melainkan karena perut kosong dan tubuh ringkih yang tak pernah tersentuh layanan dasar.
Raya, balita berusia 4 tahun asal Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, meninggal karena infeksi cacing di seluruh tubuhnya bahkan hingga ke otak. Kisah ini makin menyayat karena orang tua Raya tidak punya dokumen kependudukan. Tanpa KTP, tanpa KK, mereka seolah tidak pernah ada di mata negara. Padahal mereka hidup, bekerja, dan bernapas seperti kita. Namun karena tidak tercatat, otomatis mereka tercegat dari akses bantuan sosial, layanan kesehatan gratis, hingga program gizi untuk anak. Raya meninggal bukan hanya karena miskin, tapi juga karena negara gagal mengakui keberadaan keluarganya.
Tragedi ini memperlihatkan satu hal mendasar: absennya tanggung jawab negara pada level terdekat dengan rakyat, yakni pemerintah daerah. Pemerintah desa dan kabupaten seharusnya memiliki perangkat untuk memastikan seluruh warga terdata. Sensus, pendataan rutin, hingga program administrasi kependudukan bukan sekadar formalitas, melainkan pintu masuk agar warga tidak tercecer dari jaring perlindungan sosial. Jika perangkat desa benar-benar hadir, bagaimana mungkin masih ada keluarga miskin yang hidup tanpa identitas?
Sejak 2015, Dana Desa digelontorkan dengan janji mulia: menghadirkan pembangunan hingga ke akar rumput. Jumlahnya luar biasa besar—lebih dari RP500 triliun telah ditransfer dari APBN. Dengan angka sebesar itu, idealnya tak ada lagi kisah tragis seperti Raya. Namun realitas berkata lain. Dana Desa lebih sering dipakai untuk pembangunan fisik: jalan desa, gapura, balai pertemuan. Proyek yang bisa dipotret dan dipamerkan. Sementara kebutuhan mendasar seperti layanan kesehatan, pendataan warga miskin, gizi anak, dan sanitasi sering terpinggirkan.
Padahal regulasi Dana Desa memberi ruang luas untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Sayangnya, politik anggaran di tingkat lokal lebih menyukai proyek yang kasat mata, bukan kebijakan yang menyelamatkan nyawa. Akibatnya, anak-anak seperti Raya tercecer. Orang tua mereka tetap hidup di pinggiran tanpa identitas, dan desa gagal menjalankan fungsi paling elementer: melindungi warganya yang paling rentan.
Inilah paradoks pembangunan desa. Dana Desa terus mengalir, tetapi yang paling lemah justru makin terlempar. Pembangunan yang seharusnya inklusif berubah menjadi pembangunan yang memperdalam jurang eksklusi. Mereka yang punya dokumen resmi akan terus mendapat bantuan. Mereka yang tak punya identitas administratif akan terus dipinggirkan, meski tinggal di tanah yang sama, di bawah payung negara yang sama.
Publik mungkin bangga dengan klaim resmi bahwa 97–99 persen penduduk Indonesia sudah merekam e-KTP. Tetapi statistik itu dingin dan bisu. Ia tidak bercerita tentang orang tua Raya, atau ribuan keluarga lain yang masuk ke dalam “persentase sisa” yang terlupakan. Di balik angka besar itu, selalu ada wajah-wajah kecil yang hidup di luar radar negara.
Pertanyaan yang mestinya menghantui kita sederhana: apa arti pembangunan jika negara gagal sekadar mencatat warganya? Apa arti Dana Desa jika nyawa anak-anak tetap hilang hanya karena birokrasi tak pernah mengakui keberadaan mereka?
Kita boleh bangga dengan jalan beton baru di desa, gapura yang megah, atau balai desa yang berdiri kokoh. Namun di balik gapura itu, ada anak-anak yang tubuhnya ringkih, ada keluarga yang tak pernah masuk daftar, dan ada nyawa yang hilang dalam diam. Pembangunan estetis tanpa keberpihakan pada yang paling rapuh hanyalah ilusi kemajuan.
Seruan ini bukan sekadar tentang regulasi atau angka triliunan rupiah. Ini soal keberpihakan moral. Apakah negara benar-benar memihak anak-anak seperti Raya? Ataukah negara lebih sibuk membangun simbol politik, sementara tuntutan paling dasar warganya—identitas, kesehatan, gizi—terabaikan?
Jika setelah membaca kisah ini hati Anda gusar, mata Anda panas, atau dada Anda sesak, mungkin peta moral kita masih sama. Dan itu artinya, kita belum kehilangan rasa. [red/RR)
Listra Mindo Lubis, Ibu rumah tangga dengan 2 anak. Tinggal di Depok.